Pemko Bukittinggi dan Kejari Adakan Kerjasama untuk program Sekolah Adhyaksa

Bukittinggi,   Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tengah menyusun kerjasama dengan Kejaksaan Negeri, dalam bentuk program sekolah Adhyaksa. Nantinya, ada sekolah setingkat SMP yang akan diberikan pembelajaran terkait hukum.

"Intinya program ini sejalan dengan kegiatan kejaksaan, jaksa masuk sekolah.Kita integrasikan dengan mata pelajaran.PPKN dan IPS di tingkat SMP. llmu yang diberikan terkait dengan hak kewajiban warga negara, pengenalan hukum yang relevan dengan kehidupan anak SMP termasuk hukum pidana yang dirasakan dalam kehidupan sehari hari" ielas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukitttnggi Herriman.

Baca juga: Barang Bukti Tahap II Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama David Kasidi Diserahterimakan

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri.Bukittinggi, Ferizal, SH, MH, menjelaskan, program sekolah adhyaksa sudah mulai direncanakan sejak 2022 lalu. Dimana, para pelajar setingkat SMP akan diberikan materi terkait institusi Kejaksaan dan pengenalan Hukum sejak dini kepada murid di sekolah.

"Sehingga sejak dini, para pelajar sudah.tertanam moralitas dan mentalitas, sesuai.hukum yang berlaku. Bagaimana.sistemnya nanti, ini masih disusun dari.Disdikbud" ungkap Ferizal, Senin (18/09).

Baca juga: Kejagung RI Periksa 4 Saksi Dugaan Korupsi BAKTI Kominfo dalam Perkara TPPU

Kajari menambahkan, secara praktiknya.nanti, pelajar tingkat SMP akan diberi.pelajaran hukum dengan pola edukasi.Materi yang diberikan sifatnya visualisasi dan praktikum.

"Kita berikan pemahaman dengan baik, sehingga anak anak sudah dikenalkan dengan peradilan, bagaimana beracara, .peradilan. Nanti praktiknya, ada yang berperan sebagai jaksa, hakim dan pengacara, serta pelakunya. Kita juga akan kunjungi persidangan secara langsung, terkait perkara tertentu sesuai usia mereka, " imbuhnya..

Baca juga: Kejagung RI Periksa 3 Saksi Dugaan Korupsi BTS Kominfo

Pelajar tingkat SMP dipilih, karena usia ini dinilai cukup rentan dengan hal hal negatif.dan tindak kriminal. Mereka sudah mulai.akrab dengan medsos. Ini harus di antisipasi, karena yang ditampilkan di.medsos, tidak semuanya baik.

"Jika ini sukses akan kita koordinasikan.dengan provinsi, untuk diterapkan juga di tingkat SMA. Kita dari kejaksaan juga akan.turun sebagai tim pengajar" ujarnya.

Baca juga: Kapuspenkum Kejagung : Restorative Justice, Bukan Program Tetapi Kewenangan yang Diberikan Undang-Undang oleh Kejaksaan

Program sekolah adhyaksa ini akand ilaksanakan setelah adanya MoU antara Kejaksaan dan Pemerintah kota Bukittinggi(*).